PMK 27/PMK.06/2016 Petunjuk Pelaksanaan Lelang Baru
"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku " bunyi pasal 99 PMK 27/PMK.06/2016 sebagai ketentuan penutup.
Dapatkan HargaPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.06/2010
Pelaporan BMN Tahun Anggaran 2009 tetap dilakukan dengan Barang Milik Negara. Pasal 7 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi BMN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dapatkan HargaPeraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/2010 tanggal 23 Juli
Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara
Dapatkan HargaMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305) 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis. Pasal 18
Dapatkan HargaPelayanan Umum yang Dilakukan oleh Badan Usaha Milik
pelayanan umum yang dilakukan oleh badan usaha milik negara (bumn) persero dalam melaksanakan maksud dan tujuannya ditinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara (studi pada pt.
Dapatkan HargaPERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.06/2010
Pelaporan BMN Tahun Anggaran 2009 tetap dilakukan dengan Barang Milik Negara. Pasal 7 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi BMN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dapatkan HargaPengertian BUMN Adalah Fungsi dan Jenis Badan Usaha Milik
Demikianlah ulasan singkat mengenai pengertian BUMN / Badan Usaha Milik Negara fungsi BUMN jenis-jenis BUMN serta kelebihan dan kekurangan BUMN. Dapat disimpulkan bahwa BUMN memiliki peran penting bagi masyarakat Indonesia untuk menyediakan lapangan kerja dan juga pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Dapatkan HargaUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15
lainnya Bank Indonesia Badan Usaha Milik Negara Badan Layanan Umum Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Dapatkan HargaPengaruh Likuiditas dan Risiko Kredit Terhadap
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penurunan profitabilitas pada Bank Umum Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran likuiditas dengan indikator LDR risiko kredit dengan indikator NPL dan profitabilitas dengan indikator ROA serta pengaruh likuiditas dan risiko kredit terhadap profitabilitas pada Bank Umum Milik Negara
Dapatkan HargaPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak sesuai peraturan perundang-undangan mengenai KPBU. 15.
Dapatkan HargaPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
dari pergeseran saham milik negara pada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas tertentu kepada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas perlu dilakukan pengaturan
Dapatkan HargaUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
pada ayat (6) adalah badan usaha milik negara dilakukan kerja sama antara badan usaha milik negara. (9) Pelaksanaan kerja sama antara badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik
Dapatkan HargaPMK 27/PMK.06/2016 Petunjuk Pelaksanaan Lelang Baru
"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku " bunyi pasal 99 PMK 27/PMK.06/2016 sebagai ketentuan penutup.
Dapatkan HargaPERATURAN MENTER KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TATA CARA REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA a. bahwa dalam penyajian nilai Barang Milik Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara akurat telah
Dapatkan HargaManajemen Barang Milik Negara (BMN) Risman Depkeu
Feb 05 2015 · Tujuan dari upaya pemerintah melakukan penatausahaan BMN adalah ingin mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Sedangkan sasarannya adalah Semua barang milik Negara agar tercatat dengan baik dengan berdasarkan asas fungsional kepastian hukum transparansi dan keterbukaan efesiensi akuntabilitas serta kepastian nilai.
Dapatkan HargaMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305) 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis. Pasal 18
Dapatkan HargaPENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH (BMN/D)
Milik Negara/Daerah (BMN/D) mengikuti dua siklus pokok yaitu siklus utama dan siklus insidentil. Penilaian dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah pusat/daerah dilakukan berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penilaian dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtangan dilakukan im yang dibentuk oleh pengelola barang yang
Dapatkan HargaHIBAH BARANG MILIK NEGARA DAN BARANG MILIK DAERAH
didasarkan pada realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran yang bersangkutan b. nilai Barang Milik Negara selain huruf a didasarkan pada hasil penilaian yang berpedoman pada Pasal 11 Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan ini. 3. Hibah atas Barang Milik Negara
Dapatkan HargaBADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)Ilmu Ekonomi ID
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang sebagian besar/seluruh modalnya dimiliki dan dikuasai oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang murni berasal dari kekayaan negara Indonesia yang dipisahkan kecuali ada ketentuan lain
Dapatkan HargaPERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
pada ayat (1) dilakukan oleh a. Unit Kearsipan I pada sekretariat lembaga negara terhadap 1) seluruh Unit Pengolah setingkat eselon II pada tiap lembaga negara sesuai wilayah kewenangannya dan/atau 2) Unit Kearsipan II pada tiap lembaga negara yang memiliki unit kearsipan berjenjang.
Dapatkan HargaManajemen Barang Milik Negara (BMN) Risman Depkeu
Feb 05 2015 · Tujuan dari upaya pemerintah melakukan penatausahaan BMN adalah ingin mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Sedangkan sasarannya adalah Semua barang milik Negara agar tercatat dengan baik dengan berdasarkan asas fungsional kepastian hukum transparansi dan keterbukaan efesiensi akuntabilitas serta kepastian nilai.
Dapatkan HargaPengertian Perusahaan Unsur-Unsur Jenis dan Contoh
Menurut Much Nurachmad pengertian perusahaan adalah semua bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang perseorangan milik persekutun atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pegawai dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 6. Swastha dan Sukotjo
Dapatkan HargaPMK 27/PMK.06/2016 Petunjuk Pelaksanaan Lelang Baru
"Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku " bunyi pasal 99 PMK 27/PMK.06/2016 sebagai ketentuan penutup.
Dapatkan HargaMENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam tabel8 -
Dapatkan HargaMENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIADPR
Barang Milik Negara dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara
Dapatkan HargaPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38
kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. (3) Dalam hal kerugian negara dilakukan oleh kepala satuan kerja kewenangan untuk menyelesaikan kerugian negara dilakukan oleh atasan kepala satuan kerja.
Dapatkan HargaHIBAH BARANG MILIK NEGARA DAN BARANG MILIK DAERAH
didasarkan pada realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran yang bersangkutan b. nilai Barang Milik Negara selain huruf a didasarkan pada hasil penilaian yang berpedoman pada Pasal 11 Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan ini. 3. Hibah atas Barang Milik Negara
Dapatkan HargaMODUL PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sehingga penyusutan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif efisien optimal dan terintegrasi. LAMPIRAN SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /KM.6/2013 TENTANG MODUL PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT
Dapatkan HargaPengertian Jenis Fungsi dan Bentuk Badan Usaha (Lengkap)
May 18 2019 · toc Badan UsahaPada dasarnya perusahaan dan badan usaha sangatlah berbeda namun sering kali pengertian keduanya disamakan. Mungkin teman-teman ada yang belum mengetahui Pengertian Jenis Fungsi dan Bentuk Badan Usaha. Badan usaha ialah sebuah kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang memakai modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan.
Dapatkan HargaPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN
Penunjukan langsung mitra Kerja Sama Pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Dapatkan HargaSTANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
Dapatkan HargaPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA HIBAH
lain badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 (1) Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan APBD.
Dapatkan HargaTata Cara Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara
Oct 17 2016 · Tata Cara Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara. Mengenai tata cara pemberian hak milik atas tanah Negara secara umum diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ("Permen Argaria 9/1999").
Dapatkan HargaKEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA -5- d. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Lembaga Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN Anggota Direksi pada BUMN dan/atau Perusahaan kecuali
Dapatkan HargaPERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
(3) Penempatan investasi pada obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh badan usaha milik negara badan usaha milik daerah dan/atau anak perusahaan dari badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan pada obligasi dan/atau sukuk yang tercatat di bursa efek di Indonesia atau
Dapatkan Harga
